Pemindahan Ibukota Indonesia Akan Terealisasi, Ini Bocoran Calon Ibukota yang Baru

Pemindahan Ibukota Indonesia Akan Terealisasi, Ini Bocoran Calon Ibukota yang Baru - Ohayo.co.id

Ohayo.co.id – Pagi ini, Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi mengumumkan melalui akun instagramnya, @jokowi, bahwa wacana pemindahan ibukota negara akan menemui kenyataan. Sempat menjadi wacana selama puluhan tahun lamanya sejak Indonesia merdeka, Presiden Jokowi bersama para petinggi negara akhirnya melakukan rapat dan kajian mendalam mengenai pemindahan ibukota Indonesia.

Melansir dari apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, ihwal mengenai pemindahan ibukota ini sudah dibahas sejak tiga tahun lalu. Bahkan, Bappenas melalui tim risetnya telah melakukan berbagai kajian detail dari segi ekonomi, sosial-politik, dan lingkungan. Pemindahan ibukota ini kembali diperbicangkan mengingat semakin menyempitnya lahan di Jakarta, ibukota Indonesia saat ini, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Selain itu, Indonesia terus mengalami inefisiensi Rp100 triliun per tahun selama menjadikan Jakarta sebagai ibukota. Hal ini tentu cukup mengganggu pergerakan ekonomi dan stabilitas keamanan serta pertahanan nasional.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa pemindahan ibukota tersebut akan berdampak pada penyebaran jumlah penduduk. Pulau Jawa selama ini dihuni oleh 57 persen penduduk Indonesia. Hal itu dinilai kurang ideal apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah lain, seperti Sumatera yang dihuni oleh 21 persen penduduk Indonesia, dan sisanya yang tersebar di pulau Sulawesi, Kalimantan dan Papua.

Presiden juga telah memberi sedikit bocoran mengenai tiga daerah yang akan digunakan sebagai ibukota baru. Ketiga daerah tersebut memiliki luas 80.000 hektar, 120.000 hektar, dan 300.000 hektar. Ketiganya dinilai lebih dari cukup, mengingat DKI Jakarta memiliki luas sekitar 66.000 hektar. Adapun mengenai kepastian daerah mana yang terpilih, akan diputuskan setelah melakukan konsultasi dengan lembaga negara terkait seperti DPR.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Benarkah pemerintah bersungguh-sungguh soal rencana memindahkan ibu kota negara? Ini bukan sekadar melanjutkan wacana yang muncul di setiap era pemerintahan. Secara internal, ihwal pemindahan ibu kota ini sudah kita bahas sejak tiga tahun lalu, bahkan tahun lalu Bappenas melakukan kajian-kajian detail dari sisi ekonomi, sosial-politik, dan lingkungan. Sebaran penduduk Indonesia saat ini terpusat di Pulau Jawa yang dihuni sekitar 57 persen penduduk Indonesia. Bandingkan dengan Pulau Sumatra yang didiami oleh kurang lebih 21 persen penduduk Indonesia, sementara sisanya tersebar di pulau-pulau lainnya seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Sejauh ini, sudah tiga alternatif daerah yang lahannya siap untuk menjadi ibu kota baru. Ada yang 80.000 hektare, 120.000 hektare, ada juga yang 300.000 hektare. Lahan seluas itu lebih dari cukup, mengingat DKI Jakarta sendiri memiliki luas sekitar 66.000 hektare. Daerah mana yang akan dipilih, akan segera kita putuskan setelah melalui konsultasi dengan lembaga-lembaga negara yang terkait, seperti DPR.

Sebuah kiriman dibagikan oleh Joko Widodo (@jokowi) pada

Jakarta tidak lagi ideal sebagai ibukota negara (Foto: mediaindonesia.com)

Melihat dari anggaran dana yang digelontorkan untuk pemindahan ibukota negara, yakni sebanyak Rp446 triliun atau 33 miliar US dollar, banyak penduduk Indonesia yang menanggapi isu ini dengan komentar negatif. Penggelontoran anggaran yang cukup besar dinilai sebagai pemborosan negara. Namun, apabila melihat dari inefisiensi yang ditimbulkan dari kemacetan dan semrawutnya Jakarta, tentu angka ini dinilai cukup menolong perekonomian negara. Selain itu, risiko kebencanaan berupa banjir tahunan maupun berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi di Jakarta dinilai sebagai ancaman tersendiri mengapa Jakarta dinilai tak ideal lagi sebagai ibukota negara.

Baca juga : Bukan Kali Pertama Indonesia Berencana Pindah Ibukota

Beberapa warga yang mendukung langkah tegas Presiden Joko Widodo dalam memindahkan ibukota negara menuju luar Jawa menilai bahwa pemindahan ibukota ini cukup membantu penyamarataan pembangunan di luar Jawa. Namun, isu lain yang turut menyeruak adalah deforestasi atau penggundulan hutan untuk membuka lahan ibukota negara yang baru. Ada beberapa alternatif yang bisa ditempuh, di antaranya membangun kawasan hijau di area perkotaan yang baru atau green building. Beberapa warganet juga turut menyuarakan langkah apa yang bisa dijalankan dalam mengatasi isu tersebut. Mayoritas mendukung pemindahan ibukota negara, terutama di luar Jawa. Mengingat pembangunan negara selama ini lebih banyak berpusat di Jawa. Kini saatnya daerah lain turut merasakan keberhasilan pembangunan yang merata.

Isu pemindahan sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno

Presiden Soekarno pernah mengusulkan ibukota dipindah ke Palangkaraya (Foto: detik.net.id)

Pemindahan ibukota negara sebenarnya sudah mulai dibicarakan sejak era pemerintahan Soekarno. Namun, wacana itu tidak kunjung terealisasi. Barulah pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, wacana ini diangkat kembali dan mulai dilakukan riset mendalam mengenai calon ibukota selama tiga tahun terakhir. Soekarno selalu menyebut Palangkaraya sebagai ibukota negara dan telah merancang masterplan untuk ibukota negara yang baru. Ia ingin Jakarta dan Surabaya dijadikan sebagai “kota mati”-nya Indonesia. Hal ini dikarenakan, penduduk di luar Jawa menganggap kedua kota ini sebagai Singapura dan Hong Kong-nya Indonesia. Soekarno menginginkan adanya penyamarataan pembangunan di Indonesia, termasuk soal pemilihan ibukota negara atau pusat pemerintahan.

Jakarta memang telah lama difungsikan sebagai pusat dagang, bahkan sejak era VOC pada abad ke-17. Banyak gedung-gedung pemerintahan peninggalan Belanda yang dibangun di kota tersebut. Tidak heran bahwa pembangunan begitu pesat di kota yang semula bernama Sunda Kelapa dan Batavia ini. Bahkan, kemasyhurannya telah lahir sejak era kerajaan Tarumanegara pada tahun 500 Masehi. Apabila ibukota negara dipindahkan ke luar Jawa, Jakarta rencananya akan difungsikan sebagai pusat perdagangan, seperti apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yang menjadikan Washington DC sebagai ibukota negara dan New York sebagai pusat ekonomi negaranya. Pemindahan ibukota negara juga bukan merupakan hal baru bagi Indonesia, karena pada agresi militer Belanda yang terjadi pada tahun 1940-1950an, Indonesia sempat memindahkan ibukotanya ke Yogyakarta, Bukittinggi, dan Bireuen (Aceh).

Baca juga : Gaji Presiden di Dunia dari yang Paling Tertinggi, Ada Presiden Indonesia Ngga?

Mengenai risiko kebencanaan yang muncul, beberapa kota yang diusulkan sebagai ibukota Indonesia yang baru, mestinya memang jauh dari ancaman bencana, seperti gempa, gunung meletus, tsunami hingga banjir. Dengan demikian, stabilitas keamanan negara bisa terjamin. Karena mestinya ibukota negara merupakan pertahanan terakhir apabila negara berada di bawah ancaman.

Melihat beberapa kemungkinan yang terjadi, manakah daerah tujuan yang dimaksud oleh Presiden Joko Widodo?

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password