Ada Indikasi Kecurangan di Pilkada DKI 2017

Pilkada DKI 2017

Tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor 3, Anies-Sandi, mendapatkan laporan mengenai adanya penyimpangan dalam praktik pemilihan suara Pilkada DKI yang berlangsung di sejumlah tempat pemungutan suara yang ada di Jakarta pada Rabu (15/2/17).

Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Mohammad Taufik menyatakan bahwa banyak kecurangan yang dilakukan oleh para oknum dalam melancarkan aksinya. Salah satunya adalah aksi pemaksaan kehendak di Cempaka Putih.

“Memaksakan kehendak, padahal tidak ingin mencoblos nomor tertentu. Tapi, dipaksa yang lain. Itu ditangkap oleh kami,” kata Taufik di Posko Pemenangan Anies-Sandi, Jakarta, kemarin.

Oknum tersebut ternyata adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari partai politik PDIP, dan ia mengaku mengenal oknum tersebut. Akan tetapi, beliau tidak menyebutkan nama oknum tersebut secara detail.

“Pemaksaan kehendak dilakukan oleh anggota DPRD parpol PDIP. Satu yang tertangkap. Satu itulah yang kita anggap curang. Itu kan menunjukkan sesuatu yang tidak patut dilakukan sebagai anggota dewan. Di Youtube itu banyak (videonya), hampir dipukulin orang,” tuturnya.

Menurut Taufik, masyarakat menginginkan proses Pilkada bisa berjalan dengan bersih. Makanya, saat ada oknum-oknum yang terbukti melakukan penyimpangan, mereka pasti dihardik oleh masyarakat.

Praktik kecurangan lainnya yaitu ada oknum yang memilih dengan menggunakan nama lain. Tindakan ini terjadi di Pademangan, Jakarta Utara.

“Yang menggunakan nama orang dari Pontianak. Kami belum tahu, berapa orang yang melakukan itu. Yang jelas, kami minta Polsek Pademangan mengurus itu. Jangan sampai lepas,” ungkapnya.

Selain itu, ada juga TPS menutup-nutupi pemberian informasi. Sebagai contoh, di Muara Baru, Jakarta Utara, terdapat 200 orang warga yang hampir tidak diperbolehkan menggunakan hak suara mereka saat Pilkada oleh petugas TPS. Padahal, mereka punya identitas sebagai warga Jakarta.

Alasan yang diberikan oleh petugas tersebut terlalu dibuat-buat. Salah satunya adalah jumlah blangko yang tidak cukup.

“Kami datang ke sana, kami jelaskan, sesuai dengan aturan KPU kan boleh. Masak blangko bisa tidak berkecukupan dan segala macam. Alasannya saya rasa terlalu dibuat-dibuat, dan itu bisa menjadi pelajaran KPU ya. Nah, yang begitu-begitu kami kawal terus,” tambahnya.

Namun sampai saat ini, Taufik belum punya jumlah yang pasti dan detail dari kecurangan yang terjadi karena laporan belum masuk secara keseluruhan. Laporan itu selanjutnya juga akan diolah, sebelum nantinya ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.

 

Sumber : vivanews.com

3 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password